PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat bersabar dengan rencana pembatasan pembelian grade Pertalite dan Solar Oil (BBM). Saat ini, semua pihak terkait sedang mengerjakan regulasi tersebut.
Sekretaris Perusahaan Sementara (Pjs) PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi berupa Pertalite dan Solar masih dalam tahap finalisasi.
Ia juga meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah tentang aturan teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Erto kepada Merdeka.com, Jumat (3/6/2022) di Jakarta, “Penyelenggara masih finalisasi. Kami menunggu keputusan.”
Erto berharap regulasi yang akan dikeluarkan terkait pembatasan tidak menimbulkan masalah. Diantaranya adalah perselisihan antara operator SPBU dengan masyarakat sebagai konsumen.
Ia mengatakan kepada Liputan6.com, Jumat (3/6/2022) “Kami berharap dengan adanya review tersebut dapat memperjelas implementasi di lapangan. Artinya tidak ada lagi perselisihan antara operator SPBU dan konsumen.” .
Erto tidak merinci lebih lanjut dampak rencana penerapan pembatasan tersebut terhadap Pertamina. Ia memilih menunggu hasil kajian yang sedang berlangsung oleh pemerintah.
“Perpres 191 sangat kami revisi sampai jelas siapa yang berhak, dan pemerintah juga harus mengecek,” katanya.
Meski nanti pembatasan diberlakukan, dia tetap bersikeras akan mengacu pada aturan baru nanti. Dia mengatakan Pertamina pada dasarnya akan menegakkan hasil Perpres 191 diubah.
“Sebagai operator tentunya kami akan menegakkan sesuai kuota yang diberikan oleh regulator,” ujarnya.
CEO Energy Watch Mamet Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar.
“Setuju akan ada pembatasan (konsumsi perlite dan solar), karena saat ini ada kelebihan porsi perlite dan solar bersubsidi yang besar. Selain itu, kita sekarang tahu bahwa harga minyak mentah internasional terus naik.” kata Mamet kepada Liputan6. com pada Kamis (2/6/2022) bahwa beban ganti rugi yang harus ditanggung pemerintah untuk terus meningkatkan Pertalite.”
Mamet juga mengatakan sudah saatnya pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat, bukan dalam bentuk produk.
“Jadi saya kira dengan adanya pembatasan ini akan sangat membantu pemerintah karena mengurangi beban (keuangan). Dan subsidi ini tepat sasaran, jadi nanti bukan lagi subsidi barang, tapi subsidi rakyat nanti. “” dia berkata.
Mamet juga mendukung inisiatif penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM Pertalite yang akan segera dibatasi.
Ia mengatakan, “Mekanismenya diatur melalui aplikasi MyPertamina kalau tidak salah, dan menurut saya juga merupakan solusi yang baik karena paling baik disiapkan tanpa perlu meluncurkan aplikasi baru. “.
Sementara itu, menurut Mamet, infrastruktur telekomunikasi perlu diperluas agar informasi di aplikasi MyPertamina pembelian barang pribadi dapat diakses secara efektif secara nasional, untuk hal-hal yang masih harus diperhatikan dalam mekanisme.
“Infrastruktur telekomunikasi ini belum siap. Belum ada di semua lokasi sehingga aplikasi (MyPertamina) sulit diakses. Kedua, masyarakat umum lansia/lansia yang termasuk dalam kategori penerima manfaat Mamet ini akan mendapatkan reward teknologi belum paham betul. Oleh karena itu perlu sosialisasi ulang. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat.”
Ia juga mengatakan, dukungan tersebut dapat mendorong peningkatan konsumsi Pertamax jika ditargetkan.
Katanya, “Saya kira kalau pembelian Pertalite dan solar terbatas bisa naik 30-40% (pembelian Pertamax).
