Perumahan Yang Mendukung Jauh Dari Kantor Cocok Untuk Pekerja WFH, Namun Dengan Syarat.

Perumahan Yang Mendukung Jauh Dari Kantor Cocok Untuk Pekerja WFH, Namun Dengan Syarat.

Komisioner Perumahan Iwan Suprijanto Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan fenomena telecommuting (WFH) bisa menjadi solusi jarak antara rumah subsidi dan ruang perkantoran.

Dalam pesan singkat yang dikirim ke pada Selasa (19 April 2022) ia mengatakan, “Namun, kondisi ini harus didukung oleh infrastruktur komunikasi dan sistem transportasi terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan staf WFH.”

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengimplementasikan beberapa fasilitas pembiayaan perumahan melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Tata Kota.

“Tujuannya untuk mendorong distribusi perumahan bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Lee Wan.

Pembiayaan perumahan ini diharapkan dapat membantu pengembang membangun rumah bersubsidi dan mendorong masyarakat untuk memiliki rumah.

Strategi Pemerintah Untuk Terus Membangun Perumahan Bersubsidi Di Dekat Kota

Strategi Pemerintah Untuk Terus Membangun Perumahan Bersubsidi Di Dekat Kota

Pemerintah harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pasalnya, saat ini rumah subsidi cenderung jauh dari pusat kota.

Ioan Sobriganto, Direktur Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengatakan pembangunan perumahan bersubsidi di perkotaan mulai bergeser dari perumahan darat ke perumahan vertikal.

Pasalnya, ketersediaan lahan di perkotaan sangat rendah dan harga lahan di kota-kota seperti Jakarta terlalu mahal untuk membangun rumah berasuransi bersubsidi.

“Pembangunan rumah subsidi di ibu kota mengarah pada pembenahan lahan dan pembangunan vertikal berupa apartemen bersubsidi,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin malam (18 April 2022).

Pembangunan rumah vertikal bersubsidi lebih banyak dilakukan di perkotaan karena tidak membutuhkan lahan seluas rumah bersubsidi.

Namun, pembangunan rumah penyangga vertikal tidak selalu berada di dalam kota, melainkan di dekat simpul-simpul kota di dalam dan sekitar Jakarta.

“Tidak membebani ibu kota Jakarta agar pembangunan perumahan bersubsidi bisa merata, namun tetap dekat dengan pusat kegiatan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui Perum Perumnas, saat ini pemerintah sedang membangun perumahan bersubsidi berbasis Transit Development atau TOD di Jakarta dan simpul-simpul kota sekitarnya.

“Salah satunya membangun apartemen yang terintegrasi dengan stasiun KRL atau terminal bus,'” ujarnya.

Alasannya adalah kekhawatiran bahwa ketergantungan yang terus-menerus pada lahan yang jauh dari pusat kota akan mempersulit perjalanan sehari-hari orang-orang yang bekerja di kota-kota besar.

Karena perumahan pendukung vertikal dikembangkan di area TOD, orang dapat dengan mudah mencapai stasiun atau halte bus untuk perjalanan sehari-hari mereka.

Sejauh ini, Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan telah menerapkan beberapa fasilitas pembiayaan perumahan untuk mendorong sosialisasi perumahan bersubsidi.

Program-program tersebut adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Rumah Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Penyebaran Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (SBUM).

“Kami berharap dukungan pembiayaan perumahan ini akan membantu pengembang membangun rumah bersubsidi dan rumah milik masyarakat sendiri,” ujarnya. (Esna Rivka Sri Rahayu / Erlanga Jumina)

Artikel ini telah dimuat di Kompas.com dengan judul “Ini adalah strategi pemerintah untuk terus membangun rumah bersubsidi di dekat kota”.